Jakarta — Polda Metro Jaya secara resmi menetapkan delapan orang tersangka dalam kasus dugaan penyebaran hoaks dan fitnah terkait keaslian ijazah Presiden Joko Widodo. Namun, cara kasus ini ditangani—terutama karena berada di bawah koordinasi Direktorat Keamanan Negara (Dit Kamneg)—memunculkan pertanyaan lebih besar:
Apakah benar isu ijazah bisa mengancam keamanan negara, ataukah label itu digunakan untuk meredam gejolak politik?
🧩 Penetapan 8 Tersangka
Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri mengumumkan hasil gelar perkara yang melibatkan berbagai ahli: pidana, bahasa, ITE, dan sosiologi hukum.
“Telah ditetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam perkara pencemaran nama baik, fitnah, ujaran kebencian, penghasutan, serta manipulasi data elektronik,” ujar Asep dalam konferensi pers (7/11/2025).
Delapan tersangka itu dibagi dalam dua klaster:
-
Klaster 1 (ES, KTR, MRF, RE, DHL): dikenai Pasal 310 dan 311 KUHP serta pasal-pasal UU ITE terkait pencemaran nama baik dan ujaran kebencian.
-
Klaster 2 (RS alias Roy Suryo, RHS alias Rismon Hasiholan Sianipar, dan TT): dikenai tambahan pasal mengenai manipulasi data elektronik dan penyebaran konten fitnah.
Menurut Polri, hasil uji forensik dari Puslabfor Bareskrim menunjukkan bahwa ijazah Presiden Jokowi adalah asli.
Dengan dasar itu, penyidik menilai unggahan dan pernyataan yang menyebut ijazah tersebut palsu sebagai bentuk pencemaran nama baik dan penyebaran hoaks.
⚖️ Roy dan Rismon di Jalur “Keamanan Negara”
Yang menarik, pemeriksaan dua figur publik utama—Roy Suryo dan Rismon Situmorang—tidak dilakukan di unit kriminal umum, melainkan di bawah Direktorat Keamanan Negara.
Langkah ini menandakan bahwa kepolisian memandang isu ijazah Jokowi bukan sekadar delik pribadi, tetapi berpotensi mengganggu stabilitas sosial-politik nasional.
Namun, di sinilah muncul paradoks logis yang memancing perdebatan publik.
Jika ijazah Jokowi asli, seperti yang ditegaskan oleh Polri, gangguan keamanan apa yang sebenarnya terjadi?
🧠 Dua Skenario, Dua Konsekuensi
Untuk memahami dilema ini, kasus tersebut dapat dipetakan dalam dua skenario utama:
1️⃣ Jika Ijazah Jokowi Asli
Tidak ada ancaman nyata terhadap keamanan negara.
Isu ini semestinya hanya dianggap hoaks personal yang bisa diselesaikan melalui klarifikasi publik dan prosedur hukum biasa.
Dalam skenario ini, penempatan kasus di bawah “keamanan negara” justru tampak berlebihan.
Ancaman yang dimaksud mungkin bukan fisik atau ideologis, melainkan politik-opini, yaitu potensi penurunan kepercayaan publik kepada pemerintah.
Dengan kata lain, ancaman “keamanan negara” di sini adalah turunnya legitimasi politik, bukan ancaman keamanan faktual.
2️⃣ Jika Ijazah Jokowi Bermasalah
Sebaliknya, bila (secara hipotetis) ijazah benar-benar tidak valid, maka ancaman keamanan negara menjadi sangat nyata.
Status legal seorang presiden bisa dipertanyakan, dan itu bisa memicu krisis konstitusional, ketegangan sosial, serta instabilitas pemerintahan.
Dalam konteks ini, alasan “keamanan negara” masuk akal — tetapi justru menuntut transparansi total agar tidak menimbulkan kecurigaan publik.
🔍 Reaksi Publik dan Tersangka
Usai ditetapkan sebagai tersangka, Roy Suryo menyebut langkah Polri sebagai bentuk kriminalisasi terhadap kritik.
“Ini adalah perjuangan kita melawan kezaliman dan kriminalisasi,” ujar Roy singkat kepada wartawan di Bareskrim Polri (7/11).
Sementara itu, Rismon Situmorang, yang sebelumnya aktif melakukan riset publik mengenai ijazah Jokowi, menegaskan bahwa ia hanya menuntut pemeriksaan independen atas dokumen tersebut—bukan memfitnah.
Beberapa aktivis dan akademisi menilai, justru penolakan Polri untuk melibatkan pihak luar seperti Roy Suryo (ahli telematika) dan Rismon (pemerhati pendidikan) memperlebar jarak antara transparansi dan kekuasaan.
Padahal, kehadiran pihak independen bisa meningkatkan kepercayaan publik atas hasil uji forensik.
🗝️ Posisi Pengacara Jokowi
Kuasa hukum Presiden, Yakup Hasibuan, menolak tuduhan bahwa Jokowi menggunakan kekuasaan untuk menekan lawan politik.
“Narasi bahwa Presiden ingin menjatuhkan orang ke penjara itu sangat tidak benar dan menyesatkan,” katanya kepada Detikcom.
Yakup menegaskan bahwa ijazah asli sudah diverifikasi dan sah, dan pihaknya akan menindak siapapun yang terus menyebarkan fitnah.
Namun, kuasa hukum juga tidak secara eksplisit menyebut istilah “keamanan negara” sebagai dasar hukum penanganan kasus ini.
Dengan kata lain, alasan keamanan tampaknya muncul dari interpretasi internal kepolisian, bukan permintaan pihak presiden.
🔒 Paradoks “Keamanan Negara”
Menariknya, hingga kini tidak ada pernyataan resmi dari Mabes Polri yang secara literal menyebut bahwa kasus ini “mengancam keamanan negara.”
Yang ada hanyalah fakta bahwa unit yang menangani perkara berada di bawah Direktorat Keamanan Negara—unit yang biasanya menangani kasus seperti separatisme, terorisme, atau konflik ideologi.
Artinya, penggunaan jalur ini menunjukkan bahwa Polri menilai dampak politik dari isu ijazah cukup sensitif untuk stabilitas nasional.
Dengan kata lain, istilah “keamanan negara” di sini lebih mengacu pada stabilitas kekuasaan, bukan ancaman terhadap integritas teritorial atau keamanan publik.
🧭 Dilema Transparansi
Penolakan Polri terhadap permintaan pemeriksaan independen memunculkan dilema etika:
Jika ijazah Jokowi asli, transparansi justru akan memperkuat legitimasi.
Namun jika hasil pemeriksaan tetap tertutup, maka kecurigaan publik sulit dihindari, seolah ada sesuatu yang disembunyikan.
Dari sisi komunikasi politik, pemerintah seolah ingin menutup isu ini dengan pendekatan hukum keras, bukan pendekatan keterbukaan informasi.
📜 Kesimpulan
Kasus ijazah Jokowi kini tidak lagi sekadar urusan dokumen, melainkan cermin bagaimana negara menafsirkan “keamanan”.
Di satu sisi, Polri ingin melindungi stabilitas politik dari hoaks yang bisa mengguncang opini publik.
Namun di sisi lain, pendekatan tertutup justru berisiko menimbulkan kecurigaan baru dan memperdalam jurang ketidakpercayaan.
Pelajarannya jelas:
Dalam negara demokrasi, transparansi adalah pertahanan terbaik terhadap ketidakstabilan.
Selama publik tidak dilibatkan dalam proses klarifikasi, alasan “keamanan negara” akan terus terdengar seperti tameng, bukan perlindungan.
