Transparansi Anggaran Dipertanyakan: Mayoritas Kegiatan APBD Provsu 2026 Sulit Diverifikasi Publik

Medan — Sejumlah paket kegiatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026 memunculkan pertanyaan serius terkait transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran. Berdasarkan penelusuran terhadap data Rencana Umum Pengadaan (RUP), sebagian besar kegiatan hanya menampilkan nilai pagu tanpa disertai rincian yang memadai untuk diverifikasi publik.

Dari sedikitnya 11 paket kegiatan yang ditelusuri, hanya sebagian kecil yang dapat dihitung secara sederhana berdasarkan volume yang tersedia. Selebihnya, tidak memiliki informasi yang cukup untuk menilai apakah anggaran tersebut wajar, efisien, atau berpotensi mengandung pemborosan.

Mayoritas Anggaran Tidak Bisa Diverifikasi

📊 TABEL ANALISIS KETERBUKAAN ANGGARAN APBD PROVSU 2026

Dalam praktik pengadaan barang dan jasa pemerintah, transparansi menjadi prinsip utama. Setiap anggaran idealnya dapat ditelusuri melalui:

• rincian harga satuan,
• jumlah unit,
• spesifikasi teknis,
• serta dokumen pendukung seperti RAB (Rencana Anggaran Biaya) dan HPS (Harga Perkiraan Sendiri).

Namun, dalam data yang tersedia, elemen-elemen tersebut tidak ditampilkan secara terbuka.

Contohnya terlihat pada paket Event Organizer Gebyar Pajak Sumatera Utara dengan pagu mencapai Rp28,01 miliar. Paket ini hanya dijelaskan sebagai kegiatan event tiap triwulan, termasuk penyediaan kebutuhan acara dan hadiah. Tidak ada rincian mengenai:

• jumlah peserta,
• lokasi kegiatan,
• skala event,
• maupun komponen biaya.

Tanpa rincian tersebut, publik tidak dapat mengetahui bagaimana anggaran sebesar itu digunakan.

Pola Umum: “Sesuai KAK” Tanpa Penjelasan

Salah satu pola yang berulang dalam hampir seluruh paket adalah penggunaan frasa:

“sesuai KAK” atau “sesuai pesanan”

KAK (Kerangka Acuan Kerja) seharusnya menjadi dokumen penting yang menjelaskan spesifikasi teknis secara rinci. Namun dalam konteks data publik yang tersedia, dokumen tersebut tidak disertakan.

Akibatnya, frasa tersebut justru menimbulkan pertanyaan:

• Apa saja sebenarnya yang dibeli?
• Berapa jumlahnya?
• Seperti apa kualitasnya?

Tanpa jawaban atas pertanyaan tersebut, transparansi menjadi terbatas.

Paket Campuran: Sulit Dilacak Per Item

Masalah lain muncul pada paket yang menggabungkan banyak jenis barang dalam satu kegiatan. Misalnya pada paket Belanja Modal Alat Rumah Tangga senilai Rp235 juta, yang mencakup:

• alat elektronik,
• akuarium,
• pompa air,
• meja stainless,
• tong sampah,
• hingga bracket TV.

Namun, tidak ada rincian:

• jumlah masing-masing barang,
• harga satuan,
• maupun proporsi anggaran per item.

Penggabungan seperti ini membuat pelacakan menjadi sulit. Publik tidak bisa mengetahui apakah:

• sebagian besar anggaran digunakan untuk satu item tertentu,
• atau tersebar merata.

Sebagian Bisa Dihitung, Sebagian Besar Tidak

Beberapa kegiatan memang masih memungkinkan dilakukan perhitungan sederhana karena memiliki volume yang jelas.

Contohnya:

• Sewa pengharum ruangan: 130 unit × 12 bulan
  → dapat dihitung menjadi sekitar Rp123 ribu per unit per bulan.
• Gala dinner: 500 orang
  → sekitar Rp411 ribu per orang.
• Pemeliharaan aquarium DPRD: 20 unit × 12 bulan
  → sekitar Rp650 ribu per unit per bulan.

Namun, dari total 11 kegiatan:

• hanya 3 kegiatan yang bisa dihitung seperti ini,
• sementara 8 lainnya tidak dapat diverifikasi sama sekali.

Ketidaksesuaian Administratif

Selain minimnya rincian, ditemukan pula ketidaksesuaian dalam aspek waktu pelaksanaan.

Contoh:

• Paket billboard berlangsung setahun, tetapi kontraknya hanya dua bulan.
• Paket dekorasi Natal tercatat memiliki durasi hingga tahun 2029, meskipun kegiatan berlangsung di 2026.

Ketidaksesuaian seperti ini tidak serta-merta menunjukkan kesalahan, namun menimbulkan pertanyaan administratif yang seharusnya dapat dijelaskan secara terbuka.

Apa yang Sebenarnya Menjadi Masalah?

Penting untuk ditegaskan bahwa:
👉 Tidak semua anggaran yang tidak rinci berarti bermasalah.
👉 Namun, ketika informasi tidak cukup tersedia, maka verifikasi tidak bisa dilakukan.

Inilah inti persoalannya.

Dalam kondisi seperti ini:

• publik tidak bisa melakukan kontrol,
• media tidak bisa melakukan pembandingan,
• bahkan lembaga pengawas pun memerlukan dokumen tambahan untuk audit.

Potensi Risiko yang Muncul

Ketika suatu anggaran tidak dapat diverifikasi secara terbuka, maka secara sistemik muncul sejumlah risiko:

1. Mark-up Harga

Tanpa harga satuan, tidak ada pembanding apakah harga yang digunakan:

• sesuai pasar,
• atau lebih tinggi dari standar.

2. Manipulasi Volume

Tanpa jumlah unit yang jelas, terdapat ruang untuk:

• menambah atau mengurangi volume,
• tanpa terdeteksi oleh publik.

3. Pembengkakan Biaya Paket

Dalam paket campuran, biaya dapat dialokasikan secara tidak proporsional ke item tertentu tanpa terlihat.

4. Pengadaan Tidak Efisien

Tanpa indikator output dan manfaat, sulit menilai apakah kegiatan tersebut benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat.

Masalah Utama: Bukan Angka, Tapi Transparansi

Seringkali perhatian publik tertuju pada besar kecilnya angka anggaran. Namun dalam konteks ini, persoalan utamanya bukan hanya nominal.

👉 Masalah utama adalah:
ketidakcukupan informasi untuk melakukan verifikasi.

Tanpa transparansi:

• angka berapa pun menjadi sulit dipertanggungjawabkan secara terbuka,
• dan kepercayaan publik dapat menurun.

Pentingnya Akses Data Terbuka

Dalam prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), transparansi bukan hanya kewajiban administratif, tetapi juga bentuk akuntabilitas kepada masyarakat.

Dengan membuka:

• rincian harga,
• spesifikasi teknis,
• dan dokumen pendukung,

maka:

• publik dapat memahami penggunaan anggaran,
• dan potensi kesalahpahaman dapat diminimalkan.

Kesimpulan

Berdasarkan data yang tersedia, sebagian besar kegiatan dalam APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026:

• hanya menampilkan nilai pagu,
• tanpa rincian yang cukup untuk diverifikasi.

Akibatnya, publik tidak dapat:

• menghitung kewajaran anggaran,
• membandingkan dengan harga pasar,
• maupun menilai efektivitas penggunaan dana.

Kondisi ini tidak serta-merta menunjukkan adanya penyimpangan, namun secara sistemik membuka ruang bagi berbagai potensi risiko dalam pengelolaan anggaran.

Penutup

Transparansi bukan sekadar formalitas, melainkan fondasi kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat.

Ketika informasi anggaran disajikan secara lengkap dan terbuka, maka:

• pengawasan publik menjadi mungkin,
• dan akuntabilitas dapat terjaga.

Sebaliknya, ketika data terbatas, maka ruang pertanyaan akan selalu ada.

Dan dalam pengelolaan uang publik,
pertanyaan yang tidak terjawab adalah hal yang tidak boleh dianggap biasa.