Jakarta — Program e-KTP yang diluncurkan pada 2011–2012 semula digadang-gadang sebagai revolusi sistem administrasi kependudukan Indonesia. Dengan satu identitas berbasis NIK, seluruh layanan publik diharapkan dapat terintegrasi.
Namun lebih dari sepuluh tahun berjalan, harapan tersebut belum sepenuhnya terwujud.
Proyek Besar yang Tersandung Korupsi
Sejak awal implementasinya, proyek e-KTP terseret kasus korupsi besar. Proyek bernilai sekitar Rp 5,9 triliun itu mengalami kerugian negara sekitar Rp 2,3 triliun.
Kasus ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari pejabat kementerian, anggota legislatif, hingga pelaku usaha.
Dampaknya tidak hanya pada kerugian keuangan negara, tetapi juga pada kualitas sistem yang tidak berjalan sesuai rencana.
Fondasi Sistem yang Rapuh
Korupsi dalam proyek e-KTP menyebabkan:
- pengadaan tidak optimal
- implementasi tidak maksimal
- kepercayaan terhadap sistem menurun
Akibatnya, sistem yang seharusnya menjadi fondasi integrasi data nasional justru berjalan tidak sempurna sejak awal.
Data Tidak Pernah Benar-Benar Terintegrasi
Meskipun e-KTP telah diterapkan, integrasi data antar lembaga tidak pernah benar-benar terwujud.
Berbagai instansi tetap mengembangkan sistem masing-masing:
- KPU dengan data pemilih
- BPJS dengan data peserta
- Kementerian Sosial dengan data bantuan
- sektor perbankan dengan data nasabah
- Pertamina dengan data subsidi
Akibatnya:
- data tidak saling terhubung
- verifikasi dilakukan berulang
- sistem berjalan paralel
Duplikasi Sistem, Duplikasi Anggaran
Kondisi ini menyebabkan pengeluaran negara menjadi berulang:
- pembangunan sistem di setiap lembaga
- pemeliharaan sistem yang berbeda-beda
- pengembangan aplikasi yang serupa
Padahal secara konsep, semua itu dapat disatukan dalam satu sistem berbasis NIK.
Masalah pada Tata Kelola
Sejumlah pengamat menilai bahwa persoalan utama bukan pada teknologi, melainkan pada tata kelola.
Faktor yang menjadi sorotan:
- ego sektoral antar lembaga
- tidak adanya pemaksaan integrasi
- sistem lama yang sulit disatukan
- kebijakan yang tidak berjalan konsisten
Penutup Seri 2
Lebih dari satu dekade setelah diluncurkan, e-KTP belum mampu menjadi sistem identitas tunggal yang efektif.
Kegagalan integrasi ini menjadi salah satu akar persoalan yang kini kembali muncul dalam berbagai kebijakan administrasi.
Seri 3
