Category: Hukum

spot_imgspot_img

Prabowo Beri Abolisi untuk Tom Lembong dan Amnesti untuk Hasto

Jakarta, 31 Juli 2025 – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto resmi memberikan abolisi kepada mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong, serta amnesti kepada Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto. Keputusan ini telah disetujui...

Dari Crazy Rich ke Terpidana: Budi Said dan Skandal Emas Rp1 Triliun

Kasus Budi Said tak hanya mengguncang dunia properti, tapi juga membuka kembali luka lama: minimnya transparansi dalam tata niaga logam mulia di Indonesia, bahkan di perusahaan besar milik negara seperti PT Antam...

KPK Usut Dugaan Korupsi di PPT Energy Trading, Perusahaan Afiliasi Pertamina

Jakarta – 30 Juli 2025 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi mengusut dugaan tindak pidana korupsi di tubuh PPT Energy Trading Co. Ltd., sebuah perusahaan patungan antara Indonesia dan Jepang yang 50% sahamnya...

Saut Situmorang Kembali Ungkap Perusakan Buku Merah, Keterkaitan Tito Karnavian

Jakarta – Mantan Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang, membongkar kembali isu sensitif seputar skandal Buku Merah yang sempat mengguncang integritas lembaga antirasuah. Dalam podcast Forum Keadilan TV bersama Riza Indragiri, Saut secara...

Aktivis dan YouTuber Diperiksa Polda Metro, Kuasa Hukum Tantang Jokowi

Jakarta — Dua atktivis dan seorang YouTuber yang dikenal aktif membahas isu-isu nasional menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya, Senin, 28 Juli 2025. Pemeriksaan ini dilakukan dalam rangka penyelidikan dugaan penghasutan terkait...

KPK Sita US$3,5 Juta dari Kasus Korupsi Proyek Fiktif PT Pembangunan Perumahan (PP)

Jakarta, 28 Juli 2025 — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan korupsi di tubuh PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk atau PT PP, yang menyeret proyek-proyek fiktif di Divisi Engineering, Procurement,...

GMNI, Kamak Desak KPK Usut Dugaan Korupsi Jokowi, Gibran dan Bobby

Jakarta, 26 Juli 2025 — Aksi demonstrasi mewarnai kawasan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kuningan, Jakarta. Dua kelompok massa—Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Jakarta Selatan dan Koalisi Masyarakat Anti Korupsi (Kamak)...

Revisi KUHAP : Memperlebar “Kesewenang Wenangan” Penegak Hukum, Kepentingan Rakyat dan Kontrol Yudisial Diabaikan

Jakarta – Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) yang saat ini tengah dibahas DPR menuai kritik tajam dari masyarakat sipil. Banyak pihak menilai proses pembahasannya tidak transparan, minim partisipasi publik, dan penuh...
Follow us
0FansLike
0FollowersFollow
0SubscribersSubscribe
Instagram
Most Popular