Jakarta — Presiden Prabowo Subianto menyoroti pengelolaan sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dinilai tidak masuk akal. Ia menyebut masih banyak BUMN merugi namun memiliki jumlah komisaris yang berlebihan.
Untuk membenahi kondisi tersebut, Prabowo menugaskan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap BUMN bermasalah.
Kepala negara menetapkan batas maksimal jumlah komisaris di satu BUMN hanya enam orang, dengan komposisi ideal empat sampai lima orang.
Selain itu, Prabowo memutuskan menghapus tantiem atau bonus tahunan bagi komisaris dan direksi, terutama jika perusahaan yang dipimpinnya merugi. Ia bahkan menyebut istilah “tantiem” sebagai akal-akalan yang tidak transparan.
Prabowo mengungkapkan, ada komisaris yang hanya menghadiri rapat sebulan sekali tetapi menerima tantiem hingga Rp40 miliar per tahun.
“Kalau tidak setuju dengan kebijakan ini, silakan mundur. Banyak anak muda yang kompeten siap menggantikan,” tegasnya.
Kebijakan ini disebut sebagai langkah tegas pemerintah untuk memperbaiki tata kelola BUMN sekaligus mengurangi pemborosan dalam belanja negara.
Daftar kasus korupsi besar di lingkungan BUMN (±2015–2025)
| Tahun/Periode | Entitas BUMN | Inti Perkara | Estimasi Kerugian/Nilai Suap | Status kunci |
|---|---|---|---|---|
| 2008–2018; vonis 2020–2021 | Asuransi Jiwasraya | Manipulasi/rekayasa investasi saham & reksa dana | ±Rp16,8 triliun (BPK) | Pelaku utama divonis berat; pemulihan aset masih berjalan. Warta BPKAnti Korupsi |
| 2012–2019; vonis 2021–2022 | ASABRI | Manipulasi portofolio & TPPU | ±Rp22,7 triliun (BPK) | Terdakwa utama divonis; isu “vonis nihil” pada sebagian perkara TPPU. detiknewsTempo |
| 2015–2022; pengusutan 2023–2024 | PT Timah Tbk | Tata niaga timah/penambangan ilegal; kerusakan lingkungan masif | ±Rp300 triliun (mayoritas kerugian lingkungan, bukan uang dikorupsi) | Banyak tersangka; perhitungan kerugian dipilah finansial vs lingkungan. https://story.kejaksaan.go.idTempolk2fhui.law.ui.ac.id |
| 2011–2014; vonis 2024 | Pertamina | Kontrak LNG Corpus Christi (Cheniere) dinilai merugikan | US$113,84 juta (±Rp1,8 T) | Eks Dirut Karen Agustiawan divonis 9 thn (banding/PK mengikuti). Reuters |
| 2011–2014 & 2012–2013 (suap/mark up pesawat & mesin) | Garuda Indonesia | Suap/korupsi pengadaan (Rolls-Royce, Bombardier, ATR) | – (beragam; suap & mark up) | Eks Dirut Emirsyah Satar divonis; hukuman diperberat dalam perkara kedua. Emiten News |
| 2016–2020; terungkap 2023 | Waskita Karya & Waskita Beton Precast | Proyek fiktif & penyimpangan fasilitas pembiayaan | >Rp2,5 triliun | Eks Dirut jadi tersangka/terdakwa; proses hukum berjalan. Media Indonesiahttps://www.metrotvnews.comdetiknews |
| 2013–2015; perkara bergulir 2015–2021 | Pelindo II | Pengadaan QCC & proyek lainnya | ±US$1,9 juta (nilai dakwaan); indikasi kerugian negara diperdebatkan | RJ Lino diproses hukum; perjalanan perkara panjang. Suara SurabayaTempojatim.bpk.go.id |
| 2018 | PLN (PLTU Riau-1) | Suap proyek PLTU Riau-1 (keterlibatan pejabat & politisi) | – (suap; bukan kerugian negara langsung) | Beberapa pihak divonis; proses terhadap aktor lain sempat dihentikan/dihidupkan. Tempo |
| 2019 | Krakatau Steel | Suap pengadaan barang & jasa | Komitmen fee ±10% dari kontrak | OTT KPK; direktur & pihak swasta diproses. Bisnis.comCNN Indonesia |
| 2021 | Kimia Farma Diagnostika (anak usaha) | Skandal “antigen bekas” (pidana umum; imbas tata kelola) | – | Direksi anak usaha dicopot; pelaku dipidana. detiknewsANTARA News Sumatera Selatan |
Catatan: daftar di atas menonjolkan perkara terbesar/terbanyak disorot publik; tidak semua perkara BUMN dimuat. Nilai kerugian mengacu temuan BPK/BPKP atau amar pengadilan bila tersedia. Pada PT Timah, angka Rp300 T didominasi estimasi kerugian lingkungan; bukan semata “uang dikorupsi”
