Jakarta, Oktober 2025 — Pernyataan pihak China bahwa publik “tidak seharusnya hanya melihat angka, tetapi melihat manfaat” dari proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) Whoosh memang menarik. Argumen tersebut tampak rasional: setiap proyek besar harus diukur dari seberapa besar manfaatnya bagi masyarakat, bukan sekadar biaya pembangunan. Namun di sisi lain, pernyataan itu juga menimbulkan pertanyaan mendasar — apakah manfaat bisa dijadikan pembenaran untuk ketidakterbukaan angka dan biaya yang melambung hampir tiga kali lipat dari rencana awal?
1. Manfaat Memang Mutlak, Tapi Tidak Bisa Menghapus Kewajiban Transparansi
Tak ada yang menyangkal, proyek Whoosh membawa manfaat nyata. Waktu tempuh Jakarta–Bandung yang sebelumnya 3 jam kini hanya sekitar 40 menit. Lebih dari 10 juta penumpang telah menikmati layanan ini sejak diresmikan. Transfer teknologi dan pelatihan bagi tenaga kerja lokal juga terus berjalan. Secara sosial-ekonomi, proyek ini menjadi simbol modernisasi transportasi Indonesia.
Namun, manfaat tidak bisa menggugurkan kewajiban transparansi. Dalam tata kelola proyek publik, manfaat dan efisiensi adalah dua sisi mata uang yang tak bisa dipisahkan. Ketika angka investasi melonjak dari sekitar Rp 86 triliun menjadi lebih dari Rp 120 triliun, publik berhak bertanya: apa penyebabnya, siapa yang menanggung, dan bagaimana proses pengambilan keputusannya?
Maka benar, manfaat adalah mutlak — tetapi tanpa kejujuran angka, manfaat itu kehilangan makna moralnya.
2. Kenaikan Biaya yang Tak Wajar
Proyek Whoosh sejak awal diproyeksikan sebagai proyek strategis dengan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) antara Indonesia dan China. Namun fakta di lapangan menunjukkan biaya meningkat hampir tiga kali lipat dari estimasi awal yang disepakati dalam feasibility study.
Kenaikan tersebut tidak semata akibat inflasi atau perubahan desain teknis. Audit internal yang dilakukan oleh pihak Indonesia menemukan adanya beberapa faktor yang tidak sepenuhnya dijelaskan secara terbuka, antara lain:
-
Revisi desain lintasan dan penyesuaian topografi yang tidak terantisipasi sejak awal,
-
Perubahan spesifikasi teknologi dan material yang diusulkan oleh pihak kontraktor China,
-
Biaya bunga pinjaman dan pengadaan lahan yang membengkak,
-
serta biaya manajemen proyek yang dianggap terlalu tinggi dibanding standar proyek sejenis.
Kenaikan biaya dalam proyek besar adalah hal yang bisa terjadi, namun lonjakan hampir tiga kali lipat tanpa penjelasan rinci dan audit publik adalah tanda bahaya tata kelola. Di sinilah akar permasalahan muncul — publik tidak menolak proyeknya, tetapi menolak ketidakjelasan angkanya.
3. Tanggung Jawab China untuk Bersikap Terbuka
Sebagai mitra utama dalam pendanaan, rekayasa teknis, dan penyediaan teknologi, pihak China memegang peran penting dalam menentukan arah proyek. Karena itu, transparansi angka bukan hanya kewajiban Indonesia, tetapi juga tanggung jawab moral pihak China.
Jika pihak China menilai proyek ini sukses karena manfaatnya, maka sudah sewajarnya kesuksesan itu disertai dengan kejujuran atas biaya yang sebenarnya.
Transparansi bukanlah ancaman bagi reputasi, justru memperkuat legitimasi keberhasilan. Dunia bisnis dan diplomasi modern tidak lagi mengukur keberhasilan dari angka besar, tetapi dari kejujuran data yang menopang angka itu.
Sikap terbuka dari mitra Tiongkok juga penting bagi hubungan jangka panjang antara kedua negara. Kerja sama besar seperti Belt and Road Initiative (BRI) hanya bisa berkelanjutan bila publik di negara mitra merasa yakin bahwa setiap rupiah dan yuan yang dikeluarkan dikelola secara adil, efisien, dan tanpa rekayasa angka.
4. Transparansi Bukan Sekadar Soal Politik, Tapi Soal Akuntabilitas Publik
Ketika pejabat Tiongkok mengatakan “jangan lihat angkanya saja”, seakan muncul kesan bahwa publik tidak memahami kompleksitas proyek infrastruktur. Padahal yang dituntut publik bukan sekadar angka total, tetapi kejelasan proses, rincian biaya, dan pembagian tanggung jawab.
Masyarakat Indonesia adalah pembayar pajak yang pada akhirnya menanggung sebagian beban fiskal dari proyek tersebut. Maka, adalah wajar bila publik menuntut keterbukaan:
-
Berapa sebenarnya total biaya proyek setelah restrukturisasi?
-
Siapa yang menanggung selisih dan bunga pinjaman?
-
Apakah ada perbedaan versi laporan antara konsorsium Indonesia dan China Railway International?
Pertanyaan-pertanyaan itu tidak bisa dijawab dengan retorika “lihat manfaatnya saja”. Transparansi bukanlah serangan, tetapi bentuk kepercayaan.
5. Menatap Ke Depan: Manfaat + Integritas
Kita mengakui bahwa Whoosh adalah simbol kemajuan dan keberanian Indonesia melangkah ke era transportasi cepat. Namun kemajuan sejati tidak hanya diukur dari kecepatan kereta, melainkan dari kecepatan kita dalam memperbaiki tata kelola.
Proyek ini seharusnya menjadi pelajaran: bahwa kerja sama internasional di bidang infrastruktur harus dilandasi akuntabilitas dan keterbukaan penuh. Jika proyek ini benar-benar bermanfaat, maka tidak ada alasan untuk menutupi angka sebenarnya.
Sebaliknya, jika angka harus disembunyikan, maka manfaat yang diklaim pun patut dipertanyakan.
Manfaat memang penting — bahkan mutlak. Tapi manfaat tanpa kejujuran hanya akan menjadi propaganda pembangunan.
Dan kejujuran angka bukan sekadar urusan akuntansi, melainkan ukuran moral sebuah kerja sama antarbangsa.
Jika pihak China ingin publik menghargai manfaat proyek Whoosh, maka langkah pertama yang harus diambil adalah sederhana:
Buka angka sebenarnya, tunjukkan transparansi, dan biarkan publik menilai kejujuran di balik kecepatan.
Selama ini, narasi yang dibangun seringkali seolah rakyat harus menerima apa pun hasil keputusan “atas nama pembangunan”. Padahal rakyatlah yang membayar, baik melalui pajak maupun pinjaman negara.
Karena itu, rakyat punya hak penuh untuk tahu berapa sesungguhnya biaya yang dikeluarkan, ke mana uang mengalir, dan siapa yang diuntungkan.
Transparansi bukan ancaman bagi kemajuan.
Sebaliknya, transparansi adalah jaminan agar manfaat benar-benar sampai ke publik, bukan berhenti di lingkaran kekuasaan atau kontraktor besar.
6. Manfaat dan Moralitas Harus Sejalan
Proyek yang bermanfaat harus diiringi dengan moralitas yang lurus. Keberhasilan teknis tanpa etika hanya akan melahirkan ketidakadilan baru.
Maka, pernyataan bahwa publik seharusnya “melihat manfaat, bukan angka” tidaklah cukup. Angka-angka itu justru adalah cermin moralitas di balik proyek.
Jika manfaat itu benar, maka tak ada alasan untuk menutupi angka sebenarnya.
Dan jika angka itu disembunyikan, maka manfaat yang diklaim hanyalah ilusi propaganda.
Kesimpulan
Manfaat memang mutlak. Tapi persekongkolan yang merugikan Bangsa Indonesia tidak pernah bisa diterima. Rakyat tidak butuh proyek besar yang mahal, jika di baliknya terselip permainan yang menipu. Yang dibutuhkan rakyat adalah proyek yang jujur, transparan, dan benar-benar membawa kesejahteraan — bukan sekadar kebanggaan semu.
