El-Fasher, Sudan — Dunia kembali dikejutkan oleh kabar memilukan dari Darfur, wilayah barat Sudan yang sudah lama dilanda konflik. Kota El-Fasher, ibu kota Darfur Utara, kini menjadi pusat tragedi kemanusiaan besar setelah kelompok milisi Rapid Support Forces (RSF) menyerang dan membantai warga sipil.
Menurut laporan Kantor Hak Asasi Manusia PBB (OHCHR), serangan itu disertai eksekusi terhadap warga yang mencoba melarikan diri, penyerangan rumah sakit, hingga penggunaan kelaparan sebagai senjata perang. Laporan tersebut menyebutkan bahwa kekerasan yang terjadi “memenuhi unsur kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan.”
Perang Antar Jenderal yang Menjadi Perang Rakyat
Kekacauan di Sudan bermula dari perebutan kekuasaan antara dua tokoh militer: Jenderal Abdel Fattah al-Burhan, pemimpin Angkatan Bersenjata Sudan (SAF), dan Mohamed Hamdan Dagalo alias Hemedti, komandan RSF.
Keduanya dulu sekutu saat menggulingkan pemerintahan sipil pada 2021, namun pada April 2023 berbalik menjadi musuh. Perseteruan itu berkembang menjadi perang besar yang menghancurkan berbagai wilayah Sudan.
Darfur menjadi salah satu daerah paling parah terdampak. Kota El-Fasher—yang sebelumnya masih dikuasai pemerintah—dikepung selama berbulan-bulan oleh RSF. Akhirnya, pada akhir Oktober 2025, kota itu jatuh ke tangan milisi. Sejak saat itu, laporan pembunuhan massal dan kekerasan brutal mulai bermunculan.
Bukti Pembantaian Massal
Analisis citra satelit dan kesaksian saksi mata yang dikumpulkan Yale Humanitarian Research Lab (HRL) menunjukkan adanya pola kekerasan sistematis terhadap kelompok etnis non-Arab seperti Fur, Zaghawa, dan Berti. Permukiman mereka dibakar, dan banyak warga sipil ditembak di tempat.
“Serangan ini bukan sekadar perebutan wilayah, tapi upaya untuk memusnahkan komunitas tertentu,” tulis HRL dalam laporannya.
Sementara itu, Reuters melaporkan sedikitnya 700 orang tewas selama pengepungan, dan sekitar 800.000 warga kini terjebak tanpa akses makanan, air, atau obat-obatan. Rumah sakit utama di El-Fasher hancur total. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan UNFPA mengonfirmasi banyak tenaga medis terbunuh, termasuk serangan langsung ke rumah sakit bersalin yang menewaskan perempuan dan bayi.
Emas, Etnis, dan Kekuasaan
Darfur bukan sekadar wilayah konflik—ia juga kaya emas. Selama bertahun-tahun, RSF menguasai tambang emas ilegal dan menggunakan hasilnya untuk mendanai operasi militernya.
Kekayaan inilah yang membuat perebutan wilayah Darfur bukan hanya soal politik, tapi juga soal ekonomi dan kontrol sumber daya alam.
Dunia Masih Diam
Meski bukti-bukti pembantaian semakin jelas, masyarakat internasional belum bertindak tegas. Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) menyatakan akan menyelidiki RSF dan pimpinannya, namun hingga kini belum ada langkah nyata di lapangan.
Negara-negara besar tampak berhati-hati, mengingat risiko intervensi di kawasan Afrika Timur yang kompleks dan penuh kepentingan geopolitik.
Sementara itu, PBB memperingatkan bahwa lebih dari 25 juta penduduk Sudan membutuhkan bantuan darurat, termasuk 5 juta anak-anak yang terancam kelaparan.
Tragedi yang Menguji Nurani Dunia
Apa yang terjadi di El-Fasher menegaskan bahwa perang Sudan telah berubah dari konflik politik menjadi bencana kemanusiaan. Kota yang dahulu menjadi simbol perlawanan kini tinggal puing-puing, sementara dunia masih sibuk berdebat tentang siapa yang harus bertanggung jawab.
Jika dunia terus diam, Darfur berisiko kembali menjadi kuburan massal seperti dua dekade silam. Tragedi El-Fasher bukan sekadar kisah tentang Sudan — tapi cermin kegagalan moral komunitas internasional menghadapi penderitaan manusia.
Tambang Emas: Mesin Perang RSF
Di balik pembantaian ini tersembunyi urat nadi ekonomi perang: emas Darfur.
Wilayah barat Sudan ini kaya cadangan emas, dan sejak lama menjadi sumber pendanaan utama bagi milisi RSF.
Menurut Chatham House dan The Sentry, sebagian besar tambang emas di Darfur — terutama di Jebel Amer dan Saraf Omra — dikuasai secara de facto oleh jaringan bisnis yang terhubung ke keluarga Hemedti.
1. Al Junaid Multi Activities Co. Ltd
Perusahaan holding ini dikaitkan langsung dengan keluarga Dagalo, terutama Hemedti dan saudaranya Abdul Rahim Dagalo.
Al Junaid disebut mengendalikan operasi besar di Darfur Utara dan menyalurkan emas melalui perantara dan entitas finansial di Uni Emirat Arab (UAE).
Laporan dari Departemen Keuangan AS (OFAC) menempatkan Al Junaid dalam daftar sanksi karena perannya dalam pembiayaan RSF.
2. Capital Tap Holding L.L.C. (UAE)
Holding berbasis di Dubai ini disebut menyediakan dukungan finansial dan logistik bagi RSF, termasuk pengadaan peralatan militer dan transfer dana lintas negara.
Pemiliknya, Abu Dharr Abdul Nabi Habiballa Ahmmed, diidentifikasi oleh OFAC sebagai aktor yang terlibat dalam jaringan finansial RSF.
Perusahaan ini juga telah dikenai sanksi oleh pemerintah AS.
3. Perantara Emirati dan Pedagang Emas di Dubai
Investigasi oleh The Sentry, Al-Monitor, Financial Times, dan Chatham House menunjukkan bahwa Dubai menjadi hub utama ekspor emas Sudan, baik resmi maupun ilegal.
Refiners dan trader di Abu Dhabi dan Dubai membeli emas dari Sudan melalui jaringan perantara kecil, yang berfungsi “membersihkan” asal-usul logam tersebut sebelum masuk pasar global.
4. Perusahaan Negara Sudan
Secara formal, pengelolaan tambang berada di bawah Sudanese Mineral Resources Company (SMRC). Namun di lapangan, kontrol efektif lemah.
Pemerintah Sudan pernah menandatangani kontrak dengan investor asing (termasuk dari China dan Emirat), tetapi perang membuat banyak konsesi terbengkalai.
5. Jaringan Artisanal & Operator Lokal
Tambang skala kecil (ASGM) tersebar di Darfur dan Kordofan, dikelola oleh operator lokal. Hasil emas mereka sering dijual ke perantara dan diselundupkan melalui Chad, Mesir, dan Eritrea, sebelum akhirnya tiba di UAE atau Rusia.
Uang Perang yang Dicuci ke Luar Negeri
Dokumen dari Global Witness dan The Sentry mengungkap pola pencucian uang lewat front companies dan rekening luar negeri, terutama di Dubai.
Emas dari Sudan dilebur dan dijual kembali sebagai emas “bersih”, tanpa mencantumkan asalnya, sehingga masuk ke rantai pasok global tanpa hambatan.
Laporan Chatham House (2024) menegaskan bahwa perbedaan antara kontrol de facto dan kepemilikan legal membuat audit dan penegakan hukum hampir mustahil. Banyak tambang secara hukum terdaftar atas nama kontraktor lokal, tapi kekuasaan nyata dipegang oleh milisi bersenjata.
Sanksi dan Kebuntuan Internasional
Pemerintah Amerika Serikat melalui U.S. Department of the Treasury telah menjatuhkan sanksi terhadap beberapa entitas, termasuk Al Junaid dan Capital Tap Holding. Namun, efeknya di lapangan masih minim.
Sementara itu, Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) berencana menyelidiki kejahatan perang RSF, tapi belum ada langkah konkret di Sudan karena kondisi keamanan yang buruk.
Uni Eropa dan PBB menyerukan gencatan senjata dan akses kemanusiaan, namun pengiriman bantuan terus terhambat. Menurut PBB, lebih dari 25 juta warga Sudan kini bergantung pada bantuan darurat, dan 5 juta anak menghadapi ancaman kelaparan.
Tragedi yang Menelanjangi Dunia
El-Fasher kini menjadi simbol bahwa perang Sudan bukan hanya soal perebutan kekuasaan politik, tapi juga tentang siapa yang menguasai emas, dan siapa yang diuntungkan dari darah warga sipil.
Kekayaan alam yang seharusnya membawa kesejahteraan justru menjadi bahan bakar perang yang menelan ribuan korban.
Jika dunia terus diam, Darfur akan kembali menjadi kuburan massal seperti dua dekade silam — dan emasnya akan terus mengalir keluar negeri, berkilau di pasar global yang menutup mata.
Sumber utama:
OHCHR, Reuters, WHO, UNFPA, Yale HRL, The Sentry, Chatham House, Global Witness, Al-Monitor, Financial Times, U.S. Department of the Treasury (OFAC).
