Jakarta — Keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk menggunakan uang hasil rampasan koruptor guna menutup utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) menuai kontroversi. Banyak ekonom dan publik menilai, langkah ini bukan solusi, melainkan pemindahan beban keuangan negara kepada rakyat — tanpa menyentuh akar persoalan utama proyek tersebut.
Sejak awal, proyek Whoosh dibangun dengan skema Business to Business (B to B) antara BUMN Indonesia dan China Railway International Co. Ltd.
Artinya, risiko, biaya, dan keuntungan proyek seharusnya menjadi tanggung jawab korporasi, bukan pemerintah — apalagi publik.
Namun kini, ketika proyek terbukti tidak efisien, biayanya membengkak, dan keuntungannya tidak sesuai harapan, negara justru turun tangan. Dana yang digunakan pun berasal dari uang hasil rampasan koruptor, yang sejatinya adalah uang milik rakyat.
Uang Rakyat untuk Menambal Kesalahan
Secara hukum dan moral, uang rampasan koruptor adalah aset publik yang dikembalikan untuk kepentingan rakyat. Dana itu seharusnya digunakan untuk pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, dan bantuan sosial. Bukan untuk menyelamatkan proyek gagal yang salah kelola.
Langkah ini membuat pemerintah tampak menutupi kesalahan manajemen dan kebijakan, alih-alih melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyebab gagalnya proyek. Dengan kata lain, uang korban digunakan untuk menolong pelaku.
Arah Kebijakan yang Salah
Kritik juga diarahkan pada arah kebijakan fiskal pemerintahan Prabowo.
Alih-alih memperbaiki sistem, pemerintah justru berupaya membangun citra penyelamat. Padahal, yang dibutuhkan sekarang adalah:
-
Audit menyeluruh atas pengelolaan BUMN,
-
Transparansi kontrak dengan mitra asing, dan
-
Evaluasi kelayakan proyek besar yang dibiayai dengan utang.
Tanpa langkah itu, kebijakan ini hanya menjadi jalan pintas politik yang tampak populis, tetapi tidak menyelesaikan akar masalah.
Distorsi Moral dan Fiskal
Dalam ekonomi publik, langkah seperti ini menimbulkan distorsi moral.
Ketika kegagalan proyek ditanggung oleh uang negara, maka pejabat dan korporasi tidak akan merasa bertanggung jawab atas kesalahannya.
Mereka tahu: negara selalu siap menalangi.
Hasilnya, rakyat kembali menjadi penanggung terakhir atas keputusan elite. Kesalahan mereka dibayar dengan uang publik, sementara keuntungan tetap dinikmati oleh kelompok terbatas di lingkar kekuasaan.
“Prabowo tidak menyelesaikan masalah, melainkan memindahkan beban masalah kepada rakyat,” “Yang dibutuhkan bukan dana talangan, melainkan reformasi sistemik dan keberanian politik untuk memperbaiki tata kelola proyek strategis.”
Jika arah seperti ini terus dipertahankan, rakyatlah yang akhirnya membayar harga paling mahal. Mereka kehilangan hak atas dana publik yang seharusnya menyejahterakan, bukan menambal lubang proyek yang gagal.
