Jakarta – Morowali kembali mencuat menjadi panggung nasional setelah Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menggelar latihan komando gabungan TNI di Bandara PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), 20 November 2025. Namun yang membuat publik tersentak bukanlah latihan militernya, melainkan pengakuan resmi Menhan bahwa bandara tersebut beroperasi TANPA Bea Cukai, TANPA Imigrasi, dan TANPA otoritas Indonesia selama lebih dari empat tahun.
Pernyataan itu bukan sekadar kritik; itu adalah tamparan langsung kepada pemerintahan Joko Widodo dan Menteri Koordinator Marves Luhut Binsar Panjaitan, dua aktor yang paling bertanggung jawab dalam mengawal proyek-proyek nikel, smelter, dan investasi Cina di Indonesia—termasuk IMIP.
Sebutan “tidak boleh ada negara di dalam negara” dari Menhan Sjafrie menyiratkan satu hal yang jauh lebih gelap: Morowali selama ini telah beroperasi sebagai wilayah semi-eksklusif yang kebal dari pengawasan negara — sebuah enclave industri yang punya pintu keluar-masuk sendiri tanpa aparat Indonesia.
Dan inilah awal dari investigasi ini.
Bandara Tertutup Sejak 2019: Sebuah Anomali yang Tidak Mungkin Terjadi Tanpa Kekuasaan
Bandara di kawasan IMIP diresmikan tahun 2019. Namun yang mengejutkan, selama empat tahun keberadaannya tidak pernah ditempatkan aparat Bea Cukai, tidak ada Imigrasi, tidak ada AirNav, dan bahkan TNI–Polri disebut tidak bebas masuk.
Menurut peneliti pertahanan Etna Karoline Patzina, yang diwawancarai publik:
“Orang dan barang bisa keluar masuk tanpa diawasi.
Aparat tidak bisa masuk.
Tidak ada Bea Cukai dan Imigrasi sejak 2019.”
Jika benar, ini bukan sekadar kelalaian administratif — ini adalah pelanggaran nyata terhadap kedaulatan negara.
Tidak akan mungkin sebuah bandara bisa berdiri tanpa izin, tanpa pengawasan, dan tanpa aparat kecuali ada kekuatan politik besar yang mengizinkannya.
Dan proyek IMIP—sejak awal—adalah proyek favorit era Jokowi, dengan Luhut sebagai dirigen utamanya.
Jejak Luhut Binsar Panjaitan dan Keluarga Panjaitan di IMIP
Di antara temuan paling mencolok adalah keterlibatan Sintong Panjaitan, purnawirawan jenderal TNI, paman kandung Luhut Binsar Panjaitan, yang duduk sebagai komisaris di perusahaan smelter dalam lingkaran IMIP.
Ini bukan rahasia gelap. Berbagai dokumen korporasi dan laporan publik menunjukkan nama Sintong Panjaitan sudah lama berada di struktur perusahaan-perusahaan yang bermitra dengan investor Cina di Morowali.
Pertanyaannya sederhana dan brutal:
Bagaimana mungkin seorang jenderal senior, keluarga dekat Luhut, duduk sebagai pengawas perusahaan yang memiliki bandara tertutup tanpa izin negara, dan tidak ada satu pun aparat berani masuk selama empat tahun?
Tidak mungkin publik tidak menghubungkan titik-titik ini:
-
Hilirisasi nikel adalah proyek kebanggaan Jokowi.
-
Luhut adalah tokoh utama yang memegang kendali penuh sektor nikel, investasi Cina, dan industrialisasi Morowali.
-
Smelter-smelter besar berada di bawah jaringan perusahaan yang melibatkan keluarga Panjaitan.
-
Bandara IMIP beroperasi tanpa aparat negara selama bertahun-tahun.
Di titik ini, investigasi publik menuntut jawaban:
Apakah “imunitas” bandara di Morowali lahir dari jejaring kekuasaan di puncak negara?
Era Jokowi: Ketika Negara Dipaksa Lunak Terhadap Investor Cina
Hidupnya bandara tanpa pengawasan negara bukan satu-satunya anomali. Selama era Jokowi, IMIP mendapatkan pasokan privilege yang tidak pernah dinikmati oleh kawasan industri lain:
-
Tax Holiday panjang
-
Pembiaran penggunaan TKA Cina secara massif
-
Kemudahan impor alat berat dan bahan baku
-
Pembangunan fasilitas industri tanpa hambatan
-
Izin ekspansi berlapis tanpa jeda
Salah satu bagian paling mencolok dari data lapangan adalah pernyataan ini:
“Dandim saja tidak bisa masuk bandara IMIP. Apalagi polisi.”
Jika aparat daerah SE-STRATEGIS itu tidak bisa masuk, siapa yang mengizinkan?
Jika negara tidak berani memeriksa bandara, siapa yang melarang?
Dalam politik, bukan selalu soal siapa yang memerintahkan, tetapi siapa yang tidak dihentikan.
Dan selama 2019–2024, tidak ada satu pun pejabat puncak pemerintahan Jokowi yang menghentikan atau mempertanyakan keberadaan bandara ilegal tersebut.
Masalahnya Lebih Besar dari Tambang: Ini Soal Pertahanan Negara
Bandara tertutup di wilayah strategis membuka ruang bagi:
-
masuknya alat militer tanpa diketahui,
-
pengiriman drone bawah laut,
-
infiltrasi logistik asing,
-
perpindahan pasukan,
-
penyelundupan komoditas bernilai tinggi,
-
hingga potensi operasi intelijen asing.
Indonesia berada di jalur laut internasional ALKI II yang kritis.
Morowali dekat dengan kawasan perairan yang rawan aktivitas kapal selam asing.
Ketika TNI ditanya apakah latihan di Morowali itu sekadar “psywar”, jawabannya mengerikan:
“Ini sudah bukan psywar. Ini beneran.”
Artinya, TNI melihat ancaman nyata.
Bukan hanya ancaman kriminal tambang ilegal, tetapi ancaman pertahanan nasional.
Pertanyaan Publik yang Tidak Bisa Ditutup-tutupi Lagi
Dengan fakta-fakta yang muncul, publik berhak mengajukan pertanyaan-pertanyaan keras:
-
Mengapa bandara IMIP dibiarkan beroperasi tanpa otoritas negara sejak 2019?
-
Mengapa Bea Cukai, Imigrasi, dan AirNav tidak ditempatkan di sana selama empat tahun?
-
Apakah pemerintah Jokowi mengetahui situasi ini? Jika ya, mengapa dibiarkan?
-
Apa peran Luhut sebagai Menko yang mengurus seluruh investasi tambang dan smelter?
-
Mengapa keluarga Panjaitan berada dalam struktur perusahaan IMIP sejak lama?
-
Apakah jaringan kekuasaan era Jokowi—Luhut—Panjaitan memberikan “tameng” politik terhadap IMIP?
-
Siapa yang mengambil manfaat ekonomi terbesar dari situasi ini?
-
Mengapa Kapolri tidak diundang dalam latihan TNI di Morowali, padahal ini jelas menyangkut keamanan nasional?
Ini bukan sekadar kelalaian.
Ini adalah pola.
Ketika Prabowo Turun Tangan: Sinyal Bahwa Ada yang Sangat Salah
Fakta bahwa Menhan Sjafrie dan Presiden Prabowo menurunkan Kopasgat untuk “merebut pangkalan udara” bukan sekadar latihan rutin.
Dalam doktrin militer, “perebutan pangkalan udara” biasanya hanya dilakukan ketika sebuah fasilitas dianggap:
-
berada di bawah kontrol pihak yang salah,
-
berpotensi menjadi ancaman,
-
atau tidak berada dalam kendali penuh negara.
Dalam konteks Morowali, semua indikator itu terpenuhi.
Prabowo tidak sedang unjuk kekuatan.
Ia sedang mengambil alih kembali apa yang seharusnya milik negara.
Ini menimbulkan satu kesimpulan keras:
Ada pembiaran sistemik selama era Jokowi.
Jaringan Oligarki + Pejabat + Investor Asing = Cocktail berbahaya
Selama lebih dari satu dekade, sektor tambang di Indonesia dikendalikan oleh gabungan kekuatan:
-
oligarki ekonomi,
-
pejabat tinggi,
-
eks-jenderal,
-
investor asing, terutama Cina,
-
dan jaringan broker politik.
IMIP adalah titik simpul paling telanjang dari jaringan itu.
Dari sisi pengawasan lingkungan, catatan IMIP kacau.
Dari sisi keselamatan kerja, smelter-smelternya berulang kali menewaskan pekerja.
Dari sisi tenaga kerja, TKA Cina mendominasi posisi teknis strategis.
Dari sisi logistik negara, bandara tertutup beroperasi tanpa aparat.
Yang paling menakutkan adalah ini:
Jika negara tidak hadir, maka ada aktor lain yang hadir menggantikannya.
Apakah Ini Evaluasi Prabowo terhadap Jokowi? Jawabannya: Ya.
Dalam pernyataannya, Menhan Sjafrie mengatakan akan melaporkan temuan bandara tanpa otoritas ini kepada Presiden.
Secara politik, ini adalah bentuk evaluasi paling keras terhadap rezim sebelumnya.
Selama sepuluh tahun terakhir, sektor tambang dan smelter menjadi komoditas politik dan ekonomi paling mahal di Indonesia.
Tidak ada yang lebih berkuasa di sektor ini selain Jokowi dan Luhut.
Ketika Prabowo kini menertibkan Morowali, pesan itu jelas:
Ada warisan berbahaya yang ditinggalkan rezim Jokowi.
Dan itu harus dibongkar, bukan ditutupi.
Kesimpulan BI News Investigasi: Negara Harus Masuk, Tanpa Kompromi
Morowali adalah cermin dari apa yang terjadi ketika investasi besar, kekuasaan politik, dan oligarki berada dalam satu meja tanpa kontrol negara.
Bandara tertutup IMIP bukan sekadar fasilitas industri.
Itu adalah simbol pembiaran paling ekstrem dalam satu dekade terakhir.
Tidak ada alasan bahwa bandara tanpa Imigrasi dan Bea Cukai bisa beroperasi dalam negara berdaulat kecuali ada:
-
kompromi politik di tingkat tertinggi,
-
pembiaran pejabat,
-
jejaring bisnis yang terlalu kuat untuk disentuh.
Dan ketika TNI harus turun tangan, itu berarti fungsi negara sipil telah gagal.
Indonesia pernah berjanji: tidak boleh ada negara di dalam negara.
Namun Morowali membuktikan sebaliknya.
Kini, publik menunggu apakah Presiden Prabowo akan benar-benar mencabut akar masalahnya — bukan hanya menertibkan ujungnya, tetapi juga menyentuh lingkar kekuasaan yang membuat semua ini mungkin terjadi.
Oleh Redaksi Investigasi BI News
