APA YANG DISEMBUNYIKAN DARI PERJANJIAN XI Jinping–SBY 2013? IMIP, Kedaulatan yang Tergadaikan?

Jakarta – Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) adalah salah satu kawasan industri paling kontroversial dalam sejarah ekonomi Indonesia modern. Di satu sisi, ia dipuji sebagai motor hilirisasi nikel terbesar di dunia. Tetapi di sisi lain, IMIP membawa dampak sosial, lingkungan, dan geopolitik yang mengguncang struktur kedaulatan negara. Dalam banyak hal, IMIP bukan lagi sekadar kawasan industri — melainkan simbol dari bagaimana perjanjian internasional tingkat presiden dapat mengikat masa depan sebuah bangsa tanpa pernah diketahui rakyatnya.

Selama lebih dari satu dekade, banyak bagian dari perjalanan IMIP terbungkus lapisan ketertutupan. Dan salah satu titik paling gelap dalam sejarah itu adalah perjanjian 3 Oktober 2013, yang ditandatangani di Jakarta antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden Republik Rakyat Tiongkok, Xi Jinping. Perjanjian yang menjadi fondasi IMIP itu hingga kini tidak pernah dipublikasikan, tidak pernah dibawa ke DPR, tidak pernah disosialisasikan kepada publik — dan tidak pernah dibuka untuk diuji oleh pakar hukum atau konstitusi.

Pertanyaannya: Apa yang disembunyikan dari perjanjian itu? Mengapa dokumennya tidak boleh diketahui rakyat Indonesia? Siapa saja yang diuntungkan? Dan mengapa IMIP berubah menjadi kawasan semi-ekstrateritorial yang kewenangannya melampaui otoritas pemerintahan daerah maupun pusat?

Laporan ini menelusuri timeline gelap IMIP dari 2013 hingga 2025, membedah siapa yang diuntungkan, siapa yang dirugikan, dan bagaimana kedaulatan Indonesia terkikis sedikit demi sedikit — dari SBY ke Jokowi, dari Luhut ke Prabowo.

PERJANJIAN XI–SBY 2013: FONDASI YANG DISIMPAN RAPAT DARI PUBLIK

Untuk memahami akar dari seluruh persoalan IMIP, kita harus kembali ke momen ketika Presiden Xi Jinping melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia pada 2–3 Oktober 2013. Dalam kunjungan itu, Xi memperkenalkan konsep Belt and Road Initiative (BRI) kepada Indonesia. Dan pada tanggal 3 Oktober 2013, di Jakarta, berlangsung penandatanganan perjanjian bisnis besar yang disaksikan langsung oleh SBY dan Xi.

Apa isi perjanjian itu?

Tidak ada yang tahu.

Yang tersedia hanya narasi—bukan dokumen. Situs resmi IMIP menyatakan bahwa “penandatanganan kawasan IMIP dilakukan oleh Presiden SBY dan Presiden Xi Jinping,” tetapi tidak menyertakan dokumennya. Sejumlah media menegaskan lokasi dan tanggal penandatanganan, namun tidak memiliki akses terhadap salinannya. Tidak ada PDF, tidak ada teks resmi, tidak ada arsip negara yang dipublikasikan.

Dalam konteks diplomasi internasional, ini sangat tidak lazim. Perjanjian yang menyangkut aset strategis negara biasanya:

• dibawa ke DPR,

• diumumkan kepada publik,

• atau minimal dirilis dalam bentuk ringkasan resmi.

Tetapi IMIP berbeda. Dokumennya tertutup total. Bahkan pejabat di pemerintahan setelah era SBY tidak pernah secara eksplisit menyebut telah membaca dokumen itu.

Kenapa perjanjian ini begitu rahasia?

Ada sejumlah kemungkinan:

1. Perjanjian itu berisi klausul yang melemahkan posisi Indonesia

Dalam banyak proyek BRI di negara lain, terdapat klausul seperti:

• jaminan operasi jangka panjang bagi perusahaan Tiongkok,

• fasilitas pajak ekstrem,

• keistimewaan tenaga kerja asing,

• fleksibilitas hukum,

• pengalihan hak operasional bandara/pelabuhan,

• larangan renegosiasi dalam kurun waktu tertentu,

• pembatasan intervensi negara.

Jika klausul seperti ini ada dalam perjanjian IMIP, dapat dipastikan publik akan marah besar.

2. Perjanjian itu melibatkan komitmen politik antar-elit

Perjanjian tingkat presiden sering memuat janji-janji non-ekonomi, termasuk kesepakatan politik jangka panjang. Ini sensitif, dan tidak akan dibuka.

3. Perjanjian itu memberikan hak semi-ekstrateritorial

Jika benar kawasan IMIP memiliki status khusus yang memungkinkan mereka menjalankan operasi seolah-olah berada di luar jangkauan penuh otoritas Indonesia, maka dokumen itu jelas akan memicu krisis nasional.

4. Karena jika dibuka, prasangka publik tentang hilangnya kedaulatan akan terbukti

Dan ini dapat mengguncang legitimasi pemerintahan dari 2013 hingga hari ini.

2015–2025: JEJAK PERJALANAN PENUH KONTRADIKSI

Setelah perjanjian ditandatangani, kawasan IMIP berkembang secara eksponensial.

2015: Jokowi Meresmikan IMIP

Di era Jokowi, IMIP diposisikan sebagai model hilirisasi nasional. Pemerintah memuji IMIP sebagai:

• “jalan keluar dari kutukan komoditas,”

• “pabrik masa depan Indonesia,”

• “simbol kebangkitan industri berbasis mineral.”

Namun di balik semua narasi positif itu, terjadi ledakan investasi Tiongkok dalam jumlah yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Smelter-smelter bermunculan. Tenaga kerja asing Tiongkok masuk ribuan orang setiap bulan. Pemerintah daerah dibuat tak berdaya karena kewenangan mereka dipersempit oleh aturan pusat dan oleh sistem internal kawasan.

Dan satu fenomena mulai terlihat:

IMIP bukan lagi kawasan industri — tetapi entitas besar dengan regulasinya sendiri.

2016–2018: Kawasan Tertutup Mulai Terbentuk

Pada periode ini, IMIP memperketat akses ke dalam kawasan:

• wartawan dilarang masuk,

• LSM dihalangi masuk,

• pejabat daerah harus mendapat izin,

• dan semua keamanan diatur oleh otoritas internal, bukan negara.

Sistem pengamanan, CCTV, patrol, dan kontrol gerbang mulai menyerupai instalasi strategis militer — namun dioperasikan bukan oleh negara.

Ini salah satu indikator paling kuat bahwa ada “klausul khusus” yang membentuk karakter IMIP. Tanpa dasar hukum kuat dari perjanjian tingkat presiden, IMIP tidak mungkin bisa memiliki tingkat kendali seperti itu.

2022: Bandara IMIP Memunculkan Kontroversi Besar

Puncak dari tanda hilangnya kedaulatan muncul ketika publik menyadari bahwa Bandara IMIP:

• menerima penerbangan internasional,

• tidak memiliki fasilitas imigrasi permanen,

• tidak memiliki bea cukai sesuai standar,

• tidak memenuhi syarat keselamatan penerbangan UU No. 1/2009,

• dan tetap beroperasi tanpa teguran serius pemerintah pusat.

Bagaimana mungkin sebuah perusahaan boleh mengoperasikan bandara internasional tanpa izin lengkap?

Jawabannya hanya dua:

Ada kekuatan hukum yang melindunginya,
atau
negara terlalu lemah untuk menghentikannya.

Kedua kemungkinan sama-sama buruk.

2023–2024: Krisis Kedaulatan Meledak ke Permukaan

Makin banyak laporan tentang:

• kecelakaan kerja fatal,

• polusi debu dan asap smelter,

• sungai-sungai tercemar,

• buruh yang bekerja lebih dari 12 jam tanpa perlindungan,

• dan bentrokan antara pekerja lokal dan TKA.

Semua masalah ini mengarah pada satu akar:

negara tidak berdaulat di dalam IMIP.

Ketika pemerintah daerah ingin menginvestigasi, mereka ditolak. Ketika wartawan ingin meliput, ditolak. Ketika publik bertanya, pemerintah saling melempar.

Ini adalah ciri khas zona ekonomi yang tidak tunduk penuh pada hukum negara tuan rumah.

SIAPA SAJA YANG DIUNTUNGKAN DARI IMIP?

Pemerintah dan Korporasi Tiongkok

IMIP memberi Tiongkok:

• akses jangka panjang terhadap nikel Indonesia,

• basis produksi strategis untuk stainless steel dunia,

• fasilitas logistik (bandara & pelabuhan),

• ekspansi geopolitik ke Asia Tenggara.

Indonesia menyediakan:

• lahan,

• tenaga kerja murah,

• listrik murah,

• nikel murah,

• dan rezim hukum yang fleksibel.

Dalam istilah ekonomi:

IMIP adalah proyek Indonesia,
tetapi keuntungan strategisnya milik Tiongkok.

Elit Pengusaha dan Oligarki Indonesia

Beberapa kelompok lokal mendapat manfaat besar:

• pemilik tambang pemasok ore,

• kontraktor infrastruktur,

• pedagang solar dan energi,

• pihak-pihak yang mendapat akses bisnis internal.

Namun rakyat biasa tidak merasakan hal yang sama.

Siapa yang Tidak Diuntungkan?

• Buruh lokal,

• masyarakat Morowali,

• lingkungan hidup,

• pemerintah daerah,

• dan bangsa Indonesia sebagai pemilik sah sumber daya.

DARI SBY KE JOKOWI, DARI LUHUT KE PRABOWO: RANTAI KEDAULATAN YANG HILANG

Era SBY (2013): Gerbang Dibuka

SBY menandatangani perjanjian strategis. Pada era ini, kesalahan paling fatal bukan pada investasi itu sendiri, tetapi pada ketertutupan dokumen.

Perjanjian strategis negara tidak boleh disembunyikan dari rakyat. Tetapi itu yang terjadi.

Era Jokowi (2015–2024): Ekspansi Tanpa Kendali

Di era Jokowi, IMIP membesar beberapa kali lipat. Luhut Binsar Pandjaitan menjadi figur kunci yang mengawal semua kebijakan nikel:

• dari larangan ekspor ore,

• hingga percepatan hilirisasi,

• hingga kemudahan bagi investor Tiongkok.

Jokowi menyebut IMIP sebagai “kebanggaan nasional,” tetapi tidak pernah menjelaskan mengapa IMIP memiliki keleluasaan luar biasa.

Era Prabowo (2024–2029): Beban Warisan

Prabowo mewarisi struktur industri yang sudah terlanjur didominasi Tiongkok. Jika IMIP ingin ditata ulang:

• harus ada renegosiasi,

• harus ada audit menyeluruh,

• harus ada keberanian menghadapi tekanan diplomatik.

Pertanyaannya: apakah pemerintah baru akan berani membuka isi perjanjian 2013?

Ataukah perjanjian itu sudah terlalu sensitif untuk dibuka?

KESIMPULAN: RAKYAT INDONESIA BERHAK TAHU

IMIP bukan hanya kawasan industri. Ia adalah cermin dari:

• bagaimana sebuah negara dapat kehilangan kendali atas wilayahnya,

• bagaimana sebuah perjanjian dapat menjadikan investor asing lebih kuat dari pemerintah,

• bagaimana kedaulatan dapat terkikis dalam diam,

• dan bagaimana rakyat bisa dipinggirkan dari keputusan yang menentukan masa depan bangsanya.

Sampai dokumen perjanjian Xi–SBY dibuka kepada publik, maka semua spekulasi tetap sah — karena negara sendiri memilih untuk tidak transparan.

Dan selama IMIP dibiarkan beroperasi di atas hukum, maka kedaulatan Indonesia tetap berada di wilayah abu-abu.

Penutup: Rakyat Menuntut Transparansi

“Tidak ada kedaulatan tanpa keterbukaan.”
“Tidak ada masa depan bangsa jika rakyatnya tidak tahu apa yang dijanjikan atas nama mereka.”

Sudah 12 tahun Indonesia berjalan dalam kegelapan perjanjian 2013.
Saatnya negara membuka dokumen itu — atau sejarah yang akan membukanya.