Jakarta — Wacana penerapan denda bagi masyarakat yang kehilangan Kartu Tanda Penduduk (KTP) oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menuai sorotan luas. Kebijakan yang disebut sebagai upaya meningkatkan disiplin administrasi ini justru memunculkan pertanyaan mendasar: apakah sistem administrasi kependudukan Indonesia sudah siap untuk memberlakukan sanksi kepada warganya?
Dalam sejumlah kesempatan, pejabat Kementerian Dalam Negeri menyampaikan bahwa rencana tersebut bertujuan untuk mendorong masyarakat lebih tertib dalam menjaga dokumen identitas.
“Perlu ada efek jera agar masyarakat tidak sembarangan mengurus atau menghilangkan dokumen kependudukan,” demikian pernyataan yang disampaikan dalam forum resmi kementerian.
Namun di sisi lain, publik mempertanyakan logika kebijakan tersebut di tengah kondisi sistem yang dinilai belum sepenuhnya berjalan optimal.
KTP Hilang, Proses Masih Panjang
Di lapangan, kehilangan KTP masih berarti serangkaian prosedur panjang bagi masyarakat:
- melapor kehilangan ke kepolisian
- mengurus ulang ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
- melampirkan dokumen tambahan seperti Kartu Keluarga
Padahal secara sistem, data kependudukan sudah tersimpan dalam basis data nasional berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Dalam kondisi ideal, kehilangan kartu fisik seharusnya tidak menjadi persoalan besar karena identitas seseorang sudah tersimpan secara digital. Namun kenyataan di lapangan menunjukkan sebaliknya.
Digitalisasi yang Belum Tuntas
Program e-KTP sejak awal dirancang sebagai sistem digital modern dengan chip yang menyimpan data biometrik. Teknologi ini memungkinkan verifikasi identitas dilakukan tanpa perlu dokumen tambahan.
Namun praktik yang terjadi masih jauh dari harapan:
- masyarakat tetap diminta fotokopi KTP
- verifikasi tidak otomatis antar lembaga
- dokumen tambahan tetap diperlukan
Hal ini menunjukkan bahwa digitalisasi belum sepenuhnya menyentuh proses birokrasi.
Beban Beralih ke Masyarakat
Dalam kondisi sistem yang belum optimal, wacana denda justru dinilai berpotensi membebani masyarakat.
Sejumlah pengamat menilai, sebelum menerapkan sanksi, pemerintah seharusnya memastikan:
- sistem sudah terintegrasi
- proses penggantian KTP sederhana
- data dapat diakses lintas layanan
Tanpa itu, kebijakan denda berisiko hanya menjadi tambahan beban administratif.
Masalah Lama yang Belum Selesai
Wacana ini juga kembali membuka persoalan lama terkait efektivitas program e-KTP yang telah berjalan lebih dari satu dekade sejak era Susilo Bambang Yudhoyono.
Program yang digagas sebagai solusi identitas tunggal justru belum mampu menghilangkan prosedur berlapis dalam pelayanan publik.
Pertanyaan Publik
Muncul pertanyaan mendasar:
- Jika data sudah ada, mengapa proses masih berulang?
- Jika sistem digital sudah berjalan, mengapa masyarakat masih diminta dokumen fisik?
- Jika integrasi belum selesai, apakah tepat menerapkan denda?
Pertanyaan ini menjadi titik awal untuk menelusuri persoalan yang lebih besar dalam sistem data nasional.
Penutup Seri 1
Wacana denda KTP hilang bukan sekadar isu administratif. Ia membuka kembali persoalan mendasar tentang bagaimana negara mengelola data penduduknya.
Jika sistem belum sepenuhnya siap, maka penerapan sanksi berpotensi menjadi kebijakan yang tidak menyentuh akar masalah.
