Kabar212

Advertismentspot_img

LEGALITAS TANPA LEGITIMASI : Kasus Ijazah Jokowi Menjadi Puncak Krisis Kepercayaan Publik Kepada Pejabat Negara

Ketika Dokumen Menjadi Simbol Jakarta - Isu ijazah Presiden Joko Widodo seharusnya sederhana. Dalam negara hukum, keaslian dokumen bukan perkara opini publik, melainkan urusan pembuktian formal. Namun faktanya, perdebatan ini terus hidup, berulang,...

Pencopotan Ijeck dan Krisis Demokrasi Internal Golkar Sumut

Keputusan yang Sah Secara Administratif, Tapi Dipertanyakan Secara Organisasi Jakarta - “Pencopotan Ketua DPD Golkar Sumut sebelum Musda tanpa dasar pelanggaran berat menunjukkan problem serius dalam demokrasi internal partai. Keputusan yang secara administratif...

Banjir, Kayu Gelondongan, dan Negara yang Lebih Cepat Melarang Korban daripada Menuntut Pelaku

Jakarta - Bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah kembali menyisakan persoalan klasik: kerusakan rumah warga, hilangnya harta benda, dan penderitaan sosial yang berkepanjangan. Namun, di balik itu semua, muncul ironi hukum yang...

LBH Muhammadiyah Ancam Gugat Pemerintah : Mengapa Negara Dapat Digugat dalam Kasus Bencana Nasional

Analisis Hukum, Konstitusional, dan Tanggung Jawab Negara Bencana alam sering dipersepsikan sebagai peristiwa di luar kendali manusia, sehingga negara kerap berlindung di balik narasi “force majeure” untuk menepis tanggung jawab hukum. Namun, dalam...

GABPEKNAS Medan Soroti Pemko Medan : Gelar Festival Tahun Baru di Tengah Bencana

Medan — Rencana Pemerintah Kota Medan menggelar Festival Semarak Pergantian Tahun dengan anggaran hampir Rp1 miliar menuai sorotan dari sejumlah kalangan. Gabungan Pengusaha Konstruksi Nasional Indonesia (GABPEKNAS) Kota Medan menilai kebijakan tersebut...

Tambang di Kaki Gunung Slamet Diprotes Warga, Dalih “Izin Resmi” Dipersoalkan

Jakarta — Aktivitas pertambangan di kawasan kaki Gunung Slamet, Jawa Tengah, kembali menuai penolakan warga. Protes muncul seiring kekhawatiran terhadap keselamatan masyarakat, kerusakan lingkungan, serta risiko bencana, meski pemerintah daerah menyatakan kegiatan...

Pernyataan Ketua Komisi III DPR soal Perpol 10/2025 Tuai Kritik Masyarakat Sipil

Jakarta — Pernyataan Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, yang menilai Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025 tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) menuai kritik dari kalangan...

Mengurai Mitos Oknum dalam Kejahatan Terstruktur : Jika Panglima dan Kapolri Tak Tahu, Ia Gagal; Jika Tahu, Ia Bersalah

Jakarta - Pernyataan Presiden yang secara terbuka mengakui keterlibatan oknum aparat TNI dan Polri dalam praktik illegal logging, illegal mining, dan penyelundupan seharusnya menjadi alarm nasional. Bukan karena pengakuan itu mengejutkan—publik sudah...

Kabar212

Advertismentspot_img