Kabar212

Advertismentspot_img

Prank Sistemik di Kursi Menteri: Ketika Angka Listrik Keliru Mengguncang Legitimasi Negara

Jakarta : Klarifikasi Menteri ESDM Bahlil Lahadalia terkait klaim “listrik Aceh sudah 93 persen menyala” saat kunjungan Presiden Prabowo Subianto bukanlah penyelamatan keadaan. Klarifikasi itu justru mengukuhkan satu fakta pahit: negara ini...

Ketika BTC Turun, Jangan Panik: Memahami Kenapa Bitcoin Tidak Perlu Dijual Saat Harga Melemah

Setiap kali harga Bitcoin (BTC) turun, reaksi yang paling sering muncul adalah rasa takut. Angka merah di layar ponsel atau komputer membuat banyak orang berpikir bahwa Bitcoin sedang gagal dan harus segera...

Benar Secara Hukum, Lemah Secara Keberpihakan: Membaca Pernyataan Maruli Siahaan di Tengah Konflik TPL

Jakarta - Pernyataan Anggota DPR RI Maruli Siahaan terkait PT Toba Pulp Lestari (TPL) kembali membuka satu persoalan klasik dalam politik sumber daya alam Indonesia: jarak antara kebenaran prosedural dan keadilan substantif....

DPP GM KMDT: Sikap Maruli Profesional dan Berpihak pada Kepentingan Masyarakat

Medan — Dewan Pimpinan Pusat Generasi Muda Komite Masyarakat Danau Toba (DPP GM KMDT) menyatakan dukungan penuh terhadap sikap Anggota DPR RI Kombes Pol (Purn) Dr. Maruli Siahaan, S.H., M.H., yang menegaskan...

Segitiga Kekuasaan Polri–Kompolnas–Presiden: Ketika Pengawasan Menyatu dengan Kekuasaan, Siapa Mengawasi Siapa?

Negara Hukum di Persimpangan Jalan Indonesia kembali dihadapkan pada sebuah persimpangan krusial dalam perjalanan demokrasinya. Di tengah berbagai kasus kekerasan aparat, salah tangkap, kriminalisasi warga sipil, hingga tafsir hukum yang kerap berubah sesuai...

Kapolri Dipilih Presiden Bisa Tepat, Tapi Menempatkan Langsung di Bawah Presiden Adalah Solusi Palsu di Tengah Institusi Polri yang Membusuk

Jakarta - Usulan agar Kapolri dipilih langsung oleh Presiden kembali mengemuka dan segera memicu perdebatan publik. Di permukaan, gagasan ini tampak rasional: memangkas transaksi politik di DPR, menghindari praktik “balas jasa”, serta...

Kapolri Membangkang Putusan MK: Teken Aturan yang Memungkinkan Polisi Aktif Menjabat di 17 Kementerian/Lembaga

Jakarta - Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) adalah benteng tertinggi dalam sistem hukum Indonesia. Ketika MK memutuskan sesuatu, semua lembaga negara wajib tunduk—tanpa ruang interpretasi, tanpa penundaan, tanpa alasan administratif untuk mengabaikannya. Namun...

DJP Kian Agresif Menagih WP Jumbo: Celah Angsuran dan Risiko Kongkalikong yang Mengintai

Jakarta - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kini bergerak semakin agresif menagih para wajib pajak jumbo yang memiliki tunggakan pajak puluhan hingga ratusan triliun rupiah. Langkah ini dilakukan untuk mengejar target penerimaan negara,...

Kabar212

Advertismentspot_img