10.4 C
New York

Hukum

Kegagalan Whoosh: Konseptor Proyek Jadi Otak di Balik Utang Tak Tertanggung dan Ancaman KCIC

Jakarta – Proyek transportasi cepat kereta Whoosh kini berada di sorotan serius publik dan pengawas keuangan negara. Banyak pihak menilai bahwa permasalahan yang muncul...

Nusron Wahid Buka Fakta Telak: Mafia Tanah Kuat Karena Maraknya Oknum Mental Korup Aparatur ATR/BPN

Jakarta - Pernyataan tegas Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nusron Wahid mengenai keberadaan mafia tanah telah mengguncang persepsi publik. Ia tidak menutupi fakta...

Rakyat “Tahan Diri” Kepada Prabowo, Koruptornya Tetap Bebas Utang Whoosh Dibebankan ke APBN

Jakarta — Presiden Prabowo Subianto menyatakan akan membayar utang proyek kereta cepat Whoosh / KCIC sebesar Rp1,2 triliun per tahun. Janji ini dimaksudkan untuk...

OP-ED | Gugatan Amran ke Tempo: Alarm Bahaya Bagi Kemerdekaan Pers

Jakarta - Di tengah dinamika demokrasi Indonesia yang semakin penuh tekanan, gugatan perdata Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman terhadap Majalah Tempo senilai Rp200 miliar...

Satgas Komisi Pemberantasan Korupsi Tak Berani Panggil Bobby Nasution

Jakarta – Kasus dugaan korupsi proyek jalan di Provinsi Sumatera Utara kini memasuki babak kontroversial terkait dengan perlambatan langkah penyidikan terhadap Gubernur Sumut yang...

Tidak Ada Negara Hukum Tanpa Ketaatan Presiden terhadap Putusan MK, Membawa Kebahagiaan Para Mafia

Jakarta - Perdebatan mengenai komitmen Presiden terhadap supremasi hukum kembali menguat setelah Presiden Prabowo Subianto dinilai belum menjalankan secara konsisten putusan Mahkamah Konstitusi (MK)...

MK Batalkan HGU 190 Tahun di IKN, Koreksi atas Kebijakan Era Jokowi Yang Bertentangan Dengan UU

JAKARTA — Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan aturan pemberian Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), dan Hak Pakai hingga 190 tahun...

Analisis Hukum Putusan MK 114/PUU-XXIII/2025 dan Kritik Terhadap Logika Margarito: Apakah Putusan MK Tidak Fundamental?

Jakarta - Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025 yang menegaskan larangan total anggota Polri aktif menduduki jabatan sipil telah menimbulkan berbagai reaksi dari para ahli...

Kriminalisasi Terhadap Upaya Verifikasi Informasi Publik sebagai Pelanggaran Fundamental Prinsip Berbangsa dan Bernegara

Jakarta - Dalam kehidupan negara yang berlandaskan demokrasi dan kedaulatan rakyat, ruang bagi publik untuk menguji, memeriksa, dan memverifikasi informasi terkait penyelenggaraan negara adalah...

MK Putuskan Kapolri Tak Boleh Lagi Tempatkan Polisi Aktif di Jabatan Sipil

JAKARTA — Mahkamah Konstitusi (MK) resmi melarang Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) menempatkan personel Polri aktif di jabatan sipil di luar lingkungan kepolisian....

Relawan Keadilan Gempur PN Kendari: Tuntut MA Copot Ketua Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi

KENDARI — Puluhan massa yang tergabung dalam Relawan Keadilan Kopperson kembali menggeruduk Kantor Pengadilan Negeri (PN) Kendari, Kamis (13/11/2025).Aksi ini dipicu oleh keluarnya penetapan...

Suasana Memanas di PN Kendari: Api Tuntutan Keadilan Menyala

KENDARI — Suasana di depan Pengadilan Negeri (PN) Kendari, Kamis (13/11/2025), memanas. Ratusan massa dari Koperasi Perikanan dan Perempangan Saonanto (KOPPERSON) bersama Lembaga Keadilan...

Recent articles