MEDAN — Desakan agar Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kajatisu) turun tangan memeriksa manajemen Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirtanadi semakin menguat. Perusahaan pelat merah milik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara itu tengah menjadi sorotan setelah muncul dugaan kerugian besar akibat kehilangan air (non revenue water atau water loss) yang disebut-sebut mencapai hampir setengah triliun rupiah.
Koordinator Lapangan Gerakan Masyarakat Peduli Air Minum (GM-PAM), Johan Merdeka, menegaskan bahwa persoalan ini tidak bisa dianggap sepele. Menurutnya, kehilangan air dalam jumlah besar itu bukan semata-mata akibat teknis, melainkan diduga kuat karena lemahnya tata kelola dan praktik penyimpangan di tubuh perusahaan.
“Pak Kajatisu mohon periksa manajemen Tirtanadi terkait losses air yang mencapai hampir setengah triliun rupiah. Periksa juga Kadiv Umum yang membagi proyek PL, karena diduga pilih kasih dan ada jual beli pekerjaan,” tegas Johan saat dimintai keterangan di Medan, Kamis (6/11).
Selain dugaan kebocoran keuangan akibat water loss, GM-PAM juga menyoroti indikasi adanya monopoli proyek oleh seorang oknum berinisial D yang disebut-sebut memiliki pengaruh besar di lingkungan Perumda Tirtanadi.
“Coba telusuri oknum D yang diduga memonopoli pekerjaan proyek di Tirtanadi. Ini harus dibuka terang-benderang agar publik tahu siapa yang bermain di balik semua ini,” tambahnya.
Johan menilai, kondisi semacam ini berpotensi menciptakan kerugian besar bagi keuangan daerah dan menghambat pelayanan dasar kepada masyarakat, terutama pasokan air bersih yang justru menjadi tugas utama Tirtanadi.
Menurutnya, lemahnya pengawasan internal membuat praktik semacam ini bisa terus terjadi dari tahun ke tahun tanpa ada tindakan tegas.
Di sisi lain, masyarakat masih mengeluhkan kualitas air yang macet dan tidak layak konsumsi. Keluhan tersebut semakin memperburuk citra perusahaan yang dulu dikenal sebagai tulang punggung pelayanan air bersih di Sumatera Utara.
“Air masih sering macet dan kotor. Jangankan untuk diminum, untuk mandi saja tidak layak. Ini bentuk kegagalan manajemen,” ujar Johan.
Ia juga menyoroti Plt Direktur Air Minum Perumda Tirtanadi yang dinilai tidak mampu mengatasi krisis pelayanan kepada masyarakat. Dalam kondisi seperti ini, kata Johan, seharusnya Gubernur Sumatera Utara sebagai pemegang kendali utama melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jajaran direksi.
Lebih jauh, Johan juga mengkritik keputusan Gubernur Sumut Bobby Nasution yang dianggap keliru dalam menunjuk Direktur Utama Tirtanadi saat ini.
Menurutnya, sosok tersebut memiliki rekam jejak kurang baik ketika menjabat sebagai Dirut PUD Pembangunan Kota Medan.
“Dirut sekarang dianggap tidak mampu menangani pelayanan air minum masyarakat. Padahal, saat menjabat Dirut PUD Pembangunan Kota Medan dulu, dia juga gagal dan akhirnya mengundurkan diri,” pungkasnya.
Desakan agar Kajatisu turun tangan kini mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk kalangan pemerhati kebijakan publik dan tokoh masyarakat Sumatera Utara. Mereka menilai bahwa penyelidikan terhadap dugaan monopoli proyek dan kerugian akibat water loss harus dilakukan secara transparan demi mengembalikan kepercayaan publik terhadap BUMD milik Pemprov Sumut tersebut.
Selain daripada itu ada juga informasi terpisah, masalah yang dipantau publik terkait dengan :
1. Pemilihan direktur Air Limbah yg sampai 2 kali dilakukan, padahal waktu seleksi pertama semua peserta dinyatakan tidak memenuhi persyaratan utk dilakukan wawancara, tiba2 di seleksi kedua peserta yg tidak memenuhi persyaratan tsb bisa terpilih menjadi dir AL (Ikrimah Hamidy)
2. Proses pembayaran kepada rekanan/konsultan diperlama, dicari2 alasannya shg blm dibayar (padahal anggaran ada shg menimbulkan asumsi uang ditahan disimpan di bank dan bunganya dimanfaatkan utk kepentingan oknum pimpinan)
Publik berharap Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara segera membuka penyelidikan dan mengaudit secara menyeluruh seluruh proyek dan keuangan Perumda Tirtanadi, termasuk menelusuri siapa saja pihak yang diduga mengambil keuntungan pribadi dari proyek yang seharusnya menjadi milik rakyat.
