Jakarta — Sejumlah netizen dan kelompok masyarakat sipil menyerukan keterbukaan hasil uji laboratorium terhadap dokumen ijazah milik mantan Presiden Joko Widodo. Ijasah yang disebut-sebut pernah menjadi objek pemeriksaan oleh aparat penegak hukum. Seruan ini mengemuka di berbagai kanal media sosial sejak awal pekan, disertai tagar yang menuntut transparansi dan verifikasi faktual dari pihak berwenang.
Desakan ini muncul di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap keaslian dokumen-dokumen resmi yang menjadi dasar administrasi pejabat negara. Meskipun isu mengenai ijazah Jokowi sudah berkali kali muncul dan telah dibantah secara resmi oleh pihak Istana serta lembaga pendidikan terkait. Sebagian netizen tetap meminta agar hasil pemeriksaan yang dilakukan secara ilmiah. Baik oleh lembaga independent juga oleh lembaga kepolisian atau instansi berwenang dapat dipublikasikan secara terbuka.
“Ini bukan soal menyerang pribadi siapa pun, tetapi tentang keterbukaan informasi publik. Kalau memang sudah diuji secara laboratorium, maka hasilnya seharusnya dapat diakses oleh masyarakat,” ujar salah satu aktivis media sosial yang mengunggah pernyataan di platform X (dulu Twitter), Jumat (8/11).
Beberapa tokoh masyarakat juga menyuarakan hal serupa. Mereka menilai bahwa dalam konteks demokrasi modern, transparansi menjadi bagian penting dari akuntabilitas pemerintahan, bahkan setelah pejabat tersebut tidak lagi menjabat. “Keterbukaan hasil verifikasi dokumen publik justru dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara,” kata seorang pengamat hukum tata negara dari Universitas Indonesia.
Pihak Kepolisian sendiri belum memberikan keterangan resmi mengenai detail uji laboratorium yang disebut dilakukan terhadap dokumen ijazah tersebut. Dalam beberapa kesempatan sebelumnya, pejabat Divisi Humas Polri hanya menyampaikan bahwa setiap laporan masyarakat akan diproses sesuai prosedur dan berdasarkan alat bukti yang sah. Jika diperlukan pemeriksaan forensik atau laboratorium, hasilnya akan menjadi bagian dari berkas penyelidikan yang bersifat internal sebelum diputuskan apakah dapat diumumkan ke publik.
Sementara itu, sejumlah praktisi hukum menilai bahwa tuntutan keterbukaan publik terhadap hasil uji semacam ini perlu ditempatkan secara proporsional. “Hak publik untuk tahu memang diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, tetapi hasil pemeriksaan yang menyangkut penyelidikan pidana bisa memiliki batasan hukum. Jadi, harus dilihat dulu apakah statusnya masih dalam penyelidikan atau sudah menjadi informasi publik,” ujar seorang advokat dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta.
Di sisi lain, wacana ini juga menunjukkan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya verifikasi dokumen pejabat negara. Sejumlah akun media sosial dan kanal diskusi publik menyerukan agar lembaga pendidikan tinggi dan instansi pemerintah menerapkan sistem digitalisasi dokumen akademik yang terintegrasi dengan data kementerian terkait. Langkah ini dinilai dapat mencegah polemik serupa di masa depan.
“Kalau sistem administrasi pendidikan dan kependudukan sudah satu data, publik tidak akan mudah termakan isu. Semua bisa diverifikasi secara real-time,” ungkap seorang akademisi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) yang menilai persoalan ini sebagai momentum reformasi transparansi data publik.
Hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari pihak Istana maupun dari tim hukum mantan Presiden Jokowi terkait desakan netizen tersebut. Beberapa pihak di lingkaran pemerintah sebelumnya telah menegaskan bahwa seluruh dokumen pendidikan Jokowi telah diverifikasi secara sah oleh instansi pendidikan yang bersangkutan.
Meski demikian, desakan publik untuk membuka hasil uji laboratorium yang dikaitkan dengan dokumen ijazah tetap bergulir. Warganet menganggap transparansi sebagai kunci untuk mengakhiri spekulasi dan perdebatan panjang di ruang digital. “Publik hanya ingin kejelasan. Kalau memang sah dan asli, tunjukkan hasilnya agar isu ini tidak terus dipelintir,” tulis seorang pengguna media sosial dalam kolom komentar forum daring nasional.
Seruan keterbukaan ini pada akhirnya menunjukkan bahwa masyarakat semakin kritis terhadap praktik administrasi dan tata kelola dokumen publik di Indonesia. Di tengah kemajuan teknologi dan arus informasi yang cepat. Tuntutan transparansi bukan hanya menjadi simbol demokrasi, tetapi juga kebutuhan dasar agar kepercayaan publik terhadap institusi negara tetap terjaga.
