Jakarta – Langkah Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, mengumpulkan 383 ekonom untuk membahas akar krisis ekonomi Indonesia menuai perhatian luas. Forum tersebut dimaksudkan sebagai ruang untuk merumuskan solusi berbasis data dan analisis terhadap tantangan ekonomi yang dihadapi bangsa.
Dalam pandangan pemerintah, pendekatan teknokratis dinilai penting untuk membaca dinamika ekonomi global, memperkuat struktur industri, serta memperbaiki kebijakan fiskal dan moneter. Para ekonom yang hadir diharapkan mampu memberikan rekomendasi yang komprehensif dan aplikatif.
Namun di balik forum tersebut, muncul pandangan kritis dari berbagai kalangan yang menilai bahwa persoalan ekonomi Indonesia tidak semata terletak pada teori, data, atau desain kebijakan.
Masalah yang Berulang: Sistem atau Pelakunya?
Selama ini, krisis ekonomi kerap dijelaskan melalui pendekatan teknis seperti:
- ketergantungan pada komoditas
- lemahnya industri dalam negeri
- tingginya impor
- serta ketidakseimbangan kebijakan
Namun fakta menunjukkan bahwa berbagai perbaikan kebijakan telah berulang kali dilakukan, sementara persoalan yang sama tetap muncul dalam bentuk yang berbeda.
Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah akar krisis benar-benar berada pada sistem, atau justru pada manusia yang menjalankannya?
Celah Sistem dan Penyalahgunaan Kekuasaan
Setiap sistem yang dibangun manusia tidak pernah sempurna. Selalu ada celah dalam regulasi, ruang interpretasi dalam hukum, dan kelemahan dalam pengawasan.
Dalam praktiknya, celah tersebut tidak hanya menjadi potensi, tetapi sering dimanfaatkan. Regulasi bisa disesuaikan, hukum bisa ditafsirkan, dan kebijakan dapat dipengaruhi oleh kepentingan tertentu.
Di sinilah persoalan menjadi lebih dalam: ketika sistem tidak lagi dijalankan untuk kepentingan publik, melainkan untuk kepentingan sempit.
Akar Masalah: Rantai Kerusakan yang Berulang
Jika ditarik hingga ke titik paling dasar, maka rangkaian persoalan tersebut membentuk pola yang jelas:
Kerakusan → penyalahgunaan kekuasaan → korupsi → ketidakadilan → rusaknya sistem → krisis berulang
Kerakusan dan ketamakan yang tidak terkendali menjadi pemicu awal yang kemudian menjalar ke seluruh struktur, merusak keadilan, dan melemahkan sistem yang ada.
Diskusi Ekonom dan Batasannya
Forum yang melibatkan ratusan ekonom tentu memiliki nilai penting dalam memberikan analisis dan rekomendasi. Namun, diskusi tersebut dinilai belum menyentuh persoalan paling mendasar, yaitu integritas manusia yang menjalankan sistem.
Tanpa integritas:
- kebijakan yang baik dapat diselewengkan
- regulasi dapat dimanfaatkan
- dan sistem akan kembali mengalami kerusakan
Dengan kata lain, persoalan bukan semata pada apa yang dirancang, tetapi pada siapa yang menjalankan.
Kesimpulan Akhir
Dari berbagai pandangan yang berkembang, satu kesimpulan mengemuka:
Krisis ekonomi bukan hanya persoalan sistem, tetapi persoalan manusia.
Dan lebih dalam lagi:
Keseimbangan hanya dapat kembali ketika manusia tunduk pada nilai yang lebih tinggi, menjunjung keluhuran budi, mampu mengendalikan dirinya, dan menyadari batas-batasnya sebagai manusia. Ketika kerakusan dan ketamakan tidak lagi dikendalikan, di situlah integritas runtuh, korupsi lahir, dan sistem mulai rusak dari akarnya.
Tanpa perubahan pada manusia, setiap upaya perbaikan sistem hanya akan berputar pada lingkaran yang sama.
Dan selama itu terjadi, krisis bukan sekadar kemungkinan, melainkan keniscayaan yang akan terus berulang.
“Ketika manusia gagal menundukkan kerakusan, di situlah korupsi lahir dan sistem mulai runtuh.”
