Pencabutan izin tanpa pidana adalah pembiaran kejahatan korporasi.Negara mengambil hutan, tapi membiarkan pelaku lolos.Pasal 33 ditegakkan setengah hati jika pidana berhenti di meja menteri.
Negara Tidak Boleh Kalah — Tapi Siapa yang Dihukum?
“Tidak...
Analisis Hukum, Konstitusional, dan Tanggung Jawab Negara
Bencana alam sering dipersepsikan sebagai peristiwa di luar kendali manusia, sehingga negara kerap berlindung di balik narasi “force majeure” untuk menepis tanggung jawab hukum. Namun, dalam...
Negara Hukum di Persimpangan Jalan
Indonesia kembali dihadapkan pada sebuah persimpangan krusial dalam perjalanan demokrasinya. Di tengah berbagai kasus kekerasan aparat, salah tangkap, kriminalisasi warga sipil, hingga tafsir hukum yang kerap berubah sesuai...
Jakarta - Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) adalah benteng tertinggi dalam sistem hukum Indonesia. Ketika MK memutuskan sesuatu, semua lembaga negara wajib tunduk—tanpa ruang interpretasi, tanpa penundaan, tanpa alasan administratif untuk mengabaikannya. Namun...
Penanggung Jawab PT Toba Pulp Lestari Saat Ini
PT Toba Pulp Lestari Tbk (TPL), perusahaan pulp yang selama lebih dari tiga dekade beroperasi di kawasan Danau Toba dan Tapanuli, mengalami perubahan struktur kepemilikan...
Pembukaan Klaim Menhut dan Konteks Banjir Sumatera
Jakarta - Pernyataan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni di Senayan membuat ruang rapat Komisi IV DPR mendadak hening. Dengan suara mantap, ia menyatakan, “Saya tak melepas...
Jakarta — Dewan Pengawas KPK resmi memeriksa tim Jaksa Penuntut KPK setelah mereka tidak menghadirkan Wali Kota Medan, Bobby Nasution, sebagai saksi dalam perkara dugaan suap di lingkungan Pemkot Medan. Langkah Dewas...
Jakarta - Kerusakan ekologis di Sumatera Utara bukan sekadar akibat cuaca ekstrem. Ia adalah akumulasi kejahatan ekonomi selama puluhan tahun: dimulai dari pembalakan liar skala besar oleh jaringan Adelin Lis, diteruskan oleh...